Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hakikat Atau Tujuan Otonomi Daerah

 Pada kesempatan kali ini nurdintv.com akan memberikan ulasan mengenai Hakikat Atau Tujuan Otonomi Daerah, yuk simak dibawah ini:



Hakikat Atau Tujuan Otonomi Daerah


Pengertian Otonomi Daerah


Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu masyarakat otonom untuk menguasai dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.

Otonomi Daerah juga dipertahankan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.

Arti "otonom" dalam bahasa ini adalah "mandiri" atau "berpemerintahan sendiri". Di sisi lain, "wilayah" adalah "wilayah" atau "lingkungan pemerintahan".

Jadi, pengertian “otonomi daerah” adalah “kewenangan atau kekuasaan di suatu daerah atau daerah yang menguasai dan mengurus untuk kepentingan daerah atau masyarakat itu sendiri”.

Pengertian yang lebih luas adalah kewenangan atau kekuasaan di suatu daerah atau daerah yang menguasai dan mengurus kepentingan daerah atau wilayah penduduk itu sendiri.

Mulai dari ekonomi, politik, hingga pengaturan perimbangan keuangan yang mencakup sudut pandang sosial, budaya dan kehidupan yang sesuai dengan tradisi dan adat daerah sekitar.

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian otonomi Daerah, macam-macam pendapat para ahli tersebut yakni sebagai berikut:

F.Sugeng Istianto

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Ateng Syarifuddin

Otonomi daerah adalah kemerdekaan atau kemerdekaan, tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kemerdekaan terbatas atau kemerdekaan yang diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang harus diperhitungkan.

Syarif Saleh

Otonomi Daerah adalah hak untuk menguasai dan mengatur wilayahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Benjamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh dan untuk rakyat dalam wilayah nasional suatu negara yang secara informal berada di luar pemerintah pusat.

Philip Mahwood

Otonomi Daerah adalah pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan tersendiri dimana keberadaannya terpisah dari kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya material yang cukup besar dalam kaitannya dengan fungsi yang berbeda.

Hakikat otonomi daerah

Berdasarkan definisi otonomi daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah adalah sebagai berikut:

  • Daerah berhak menguasai dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik jumlah, jenis maupun bentuk pelayanan warganya sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.
  • Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan untuk menguasai maupun mengurus rumah tangga pemerintahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah

Maksud dan tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:


  • Agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pemerintahan di tingkat pusat agar jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar.
  • Sehingga pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga daerah dapat diberikan hak untuk mengurus kebutuhannya sendiri.
  • Sehingga kepentingan umum suatu kawasan dapat dikelola dengan lebih baik dengan memperhatikan sifat dan kondisi kawasan yang memiliki kekhususan tersendiri.

Prinsip otonomi daerah

Asas otonomi daerah menerapkan asas otonomi seluas-luasnya, asas otonomi nyata dan asas otonomi yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, kewenangan otonomi yang diberikan kepada Daerah merupakan kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah prinsip-prinsip otonomi daerah:

  • Asas otonomi seluas-luasnya, yang berarti bahwa daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan dan menguasai segala urusan pemerintahan, yang meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan dan keamanan. dan jaksa nasional.
  • Asas otonomi nyata, artinya daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada dan berpotensi untuk berkembang, hidup, dan tumbuh sesuai dengan kapasitas dan kekhasan daerah. .
  • Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam pelaksanaannya harus benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya adalah untuk memberdayakan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Asas dan asas pemerintahan daerah

Otonomi daerah mengandung prinsip dan prinsip sebagai berikut:

  • Menggunakan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  • Pelaksanaan asas desentralisasi secara menyeluruh dan bergilir dilaksanakan di kabupaten dan kota.
  • Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di provinsi, kabupaten, kota, dan kota.

Hak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam melaksanakan otonomi daerah mempunyai hak sebagai berikut:

  • Atur dan kelola urusan pemerintahan Anda sendiri.
  • Pilih pemimpin daerah
  • Penanganan perangkat lokal
  • Pengelolaan kekayaan daerah
  • Mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah.
  • Memperoleh hasil pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya lainnya yang berada di daerah tersebut.
  • Dapatkan sumber pendapatan legal lainnya.
  • Memperoleh hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu:

  • Melindungi masyarakat, menjaga keutuhan, keutuhan dan kerukunan bangsa, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi
  • Menciptakan keadilan dan pemerataan
  • Peningkatan layanan pendidikan dasar
  • Menyediakan fasilitas kesehatan
  • Menyediakan fasilitas umum dan sosial yang memadai
  • Mengembangkan sistem jaminan sosial
  • Mengembangkan perencanaan wilayah dan tata ruang.
  • Melestarikan lingkungan
  • Manajemen administrasi kependudukan
  • melestarikan nilai-nilai sosial budaya
  • Hal-hal wajib lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Post a Comment for "Hakikat Atau Tujuan Otonomi Daerah"